Gubernur Khofifah Minta Perangkat Daerah Percepat Program untuk Sejahterakan dan Cerdaskan Masyarakat Jatim

Diterbitkan tanggal 23 Mei 2025 37

Surabaya, 23 Mei 2025 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov Jatim untuk mempercepat pelaksanaan program kerja yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat. Hal ini disampaikan saat Rapat Pleno bersama Kepala PD di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (22/5) malam.

Khofifah menegaskan bahwa tujuan utama program adalah memakmurkan dan mencerdaskan masyarakat, terutama di wilayah desa, bukan sekadar memenuhi Indikator Kinerja Umum (IKU). Ia menyebutkan, “Pastikan pemerataan kesejahteraan bisa kita maksimalkan, dengan ukuran antara lain indeks gini ratio dan indeks Theil.”

Gubernur menekankan pentingnya sinergi antar OPD untuk menuntaskan kemiskinan di desa. Contohnya adalah akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani tebu yang membutuhkan kolaborasi antara Dinas Perkebunan, perbankan, dan pihak terkait seperti Kementerian Koordinator Perekonomian dan PT SGN.

Selain itu, Khofifah menyoroti kebutuhan kolaborasi lintas sektor untuk memperbaiki infrastruktur desa agar pertanian dan desa wisata bisa berkembang, di mana peran PU Bina Marga sangat penting. Penanganan stunting juga harus terintegrasi antara Dinas Kesehatan, PKK, dan posyandu agar penurunan kasus bisa lebih optimal.

"Kalau sinergi antara seluruh dinas, biro, dan UPT menyatu, ikhtiar kita menyejahterakan masyarakat desa akan tercapai sehingga disparitas kota dan desa dapat ditekan," ujarnya.

Khofifah juga meminta program di daerah selaras dengan program strategis pemerintah pusat yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

Hingga 21 Mei 2025, pembentukan Kopdes Merah Putih di Jatim telah mencapai 5.597 unit dari target 8.501 yang tersebar di 5.285 desa dan 312 kelurahan. Untuk MBG, sudah terdapat 79 Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) di 38 kota/kabupaten yang melayani sekitar 240.277 siswa. Sementara itu, Sekolah Rakyat tahap pertama telah dibangun di 12 lokasi dengan tiga tambahan lokasi baru yang disetujui.

"Saya minta seluruh kepala Perangkat Daerah percepat pelaksanaan program strategis nasional yang berdampak langsung ke rakyat," kata Khofifah. "Koperasi Merah Putih nyata memajukan desa, MBG relevan untuk atasi stunting dan gizi buruk anak-anak desa, serta Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan inklusif."

Pada kesempatan itu juga dibahas realisasi anggaran APBD 2025, dengan pendapatan mencapai Rp9,9 triliun atau 35,05 persen dari target. Pendapatan terdiri dari PAD sebesar Rp6,349 triliun, pendapatan transfer Rp3,547 triliun, dan pendapatan lain sebesar Rp5,256 triliun. Sedangkan realisasi belanja mencapai Rp6,87 triliun atau 22,86 persen, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Dapatkan berita lainnya melalui Google News